Surat Untuk pak Presiden

Sebelunya, saya ingin meminta maap kepada bapak, karena dengan ;ancangnya saya menulis 'surat untuk pak Presiden' maap pak, tidak ada maksud lain, hanya ingin menceritakan apa yang ingin saya ucapkan. Jangan didengar jika memang tidak benar, tapi saya bukan orang lain yang bisa menyetop mulut saya untuk diam ketika mulut ingin bicara. saya mengucapkan apa yang saya dengar, apa yang saya lihat dan dari apa-apa yang saya renungi. Jangan disimak jika memang tidak pantas, saya hanya anak perempuan dari 'kampung' yang tidak tahu 'senayan', yang tidak tahu 'monas' , saya anak kampung namun otak dan pikiran saya tidak seperti itu. 

Disini saya tidak akan membicarakan subjek pelakunya, lagi-lagi jika ni tidak benar anda tidak harus mendengarkan, karena saya menulis sesuai kehendak hati saya, bukan saya tidak mempedulikan orang lain, tapi toh ini tulisan saya dan saya 'bebas' menuangkan pikiran saya. Maap pak. ^-^

Saya cukup ingin berpikir ketika pemerintah menetapkan 'SERTIFIKASI' sebagai usaha mem'profesionalkan guru. Ya, kita semua tahu. tapi apakah dalam pelaksanaanya se'profesional itu? dapatkah dijamin bahwa yang disertifikasi itu benar-enar yang empunyai kredibilitas dan dedikasi yang tinggi terhadap pendidikan? Kita tidak bisa berkata 100 % YA, juga 100 % TIDAK. YA, jika memang benar yang mendapat sertifikasi itu adalah guru-guru yang memang layak untuk mendapatkan sertifikasi dilihat dari berbagai segi . Namun jika guru yang sebenarnya 'belum' berhak untuk mendapatkan sertifikasi justru mendapatkanya. Lalu sebenarnya apa syarat 'SAH' seorang guru mendapatkan SERTIFIKASI? Masa Kerja kah? Atau title 'SRATA 1' kah ?

Mari kita tinggalkan masalah itu, saya rasa saya tidak pantas meng-kritiknya, tapi apapun itu , dditemukan guru yang mendapatkan sertifikasi namun tidak mempunyai kredibilitas! Jarang mengajar di sekolah dan pekerjaannya 'MANCING', pantaskah ? oh, ya beliau sudah S1, lihatlah? itukah? Kebijakannya itu? Seandainya ingin memprofesionalkan guru, hendaknya pemerintah harus benar-benar 'TELATEN' bukan sekadar mengumpulan portofolio yang berisi sertifikat-sertifikat 'PALSU'. 

Maap pak , sekali lagi maap. saya sudah bilang, yang saya  ucapkan hasil dari pendengaran saya. 

Kembali saya ingat pada masa pemilu, benarkah anggota dewan yang sekarang terpilih dan duduk santai di singgasana mereka itu benar adalah 'WAKIL RAKYAT'? ataukah hanya 'PEMBUAL KELAS KAKAP? 

bisakah dipastikan anggota dewan itu orang intelek? buktinya, bagaimana kinerja anggota dewan sekarang? Miris ! ketika salah satu anggota dewan yang terpilih adalah seorang 'PEDAGANG', tahu? bagaimana dasar seorang pedagang? hanya saja karena dia punya uang ia bisa menyogok rakyat dan akhirnya terpilih menjadi anggota dewan. Jujur, saya sangat sakit hati . Berpkiri 3 kali untuk bertemu dengan 'beliau' lagi ! 

maap pak, lagi-lagi saya minta maap. Jika salah tak usah dibaca . Tapi saya menuliskan apa yang saya 'DENGAR'.